Pendidikan Kewarganegaraan
 |
| sumber gambar : https://i0.wp.com/fakta.co.id/wp-content/uploads/2016/06/pancasila2.jpg?fit=1024%2C687&resize=350%2C200 |
-
Berikut ini merupakan hak-hak DPR, kecuali...
- a. Memilih
- b. Legislasi
- c. Angket
- d. Interpelasi
- e. Dipilih
-
Indonesia menjadi negara yang berdaulat sejak.....
- a. 17 Agustus 1945
- b. 18 Agustus 1945
- c. 17 Agustus 1950
- d. 5 Juli 1959
- e. 27 Desember 1949
-
Kelemanahan terbesar pelaksananan pemerintahan masa Orde baru adalah………
- a. Tumbuh suburnya praktek KKN
- b. Kebutuhan pokok sulit didapat
- c. Ditinggalkannya pembangunan fisik
- d. Usaha tidak didukung keamanan
- e. Para pejabatnya tidak professional
-
Pemerintahan yang dipegang oleh kelompok cendekiawan dan untuk kepentingan kelompoknya disebut bentuk pemerintahan……
- a. Monarki
- b. Tirani
- c. Aristokrasi
- d. Demokrasi
- e. Oligarki
-
Negara yang dalam melaksanakan pemerintahannya diserahkan kepada pemerintah pusat disebut bentuk negara…
- a. Federal
- b. Kesatuan
- c. Serikat
- d. Protektorat
- e. Federasi
-
Negara Indonesia adalah negara hukum diatur dalam pasal.......
- a. Pasal 1 ayat 1
- b. Pasal 1 ayat 2
- c. Pasal 1 ayat 3
- d. Pasal 2 ayat 1
- e. Pasal 2 ayat 2
-
Kedaulatan rakyat, artinya.....
- a. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat
- b. Kekuasaan tertinggi di tangan DPR
- c. kekuasaan tertinggi di tangan majelis
- d. kekuasaan tertinggi di tangan presiden
- e. kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah
-
Berikut yang bukan lembaga yudikatif di Indonesia adalah...
- a. DPR
- b. MA
- c. MK
- d. KY
- e. Pengadilan Tertinggi
-
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama....
- a. 7 tahun
- b. 6 tahun
- c. 5 tahun
- d. 4 tahun
- e. 3 tahun
-
Bentuk pemerintahan dimana terdapat kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi satu merupakan praktek bentuk pemerintahan………
- a. Monarki
- b. Serikat
- c. Republik
- d. Federal
- e. Kesatuan
-
Anggota MPR terdoiri atas anggota...
- a. DPR dan BPK
- b. DPR dan MA
- c. DPR dan DPRD
- d. DPR dan DPD
- e. DPD dan DPRD
-
Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan Republik dapat dibedakan atas Republik absolute, konstitusional dan………
- a. Demokratis
- b. Parlementer
- c. Kerakyatan
- d. Ekstraparlementer
- e. Presidensial
-
Kedaulatan dalah kekuasaan yang lahir karena aturan hukum, Pernyataan tersebut, merupakan pendapat teori kedaulatan....
- a. Raja
- b. Tuhan
- c. Hukum
- d. Negara
- e. Rakyat
-
Pemerintahan yang dipegang oleh kelompok cendekiawan dan untuk kepentingan kelompoknya disebut bentuk pemerintahan……
- a. Monarki
- b. Tirani
- c. Aristokrasi
- d. Demokrasi
- e. Oligarki
-
Pemerintahan dalam arti sempit yaitu……
- a. MPR, Presiden dan Menteri
- b. Presiden, wapres dan menteri
- c. MPR, DPR dan Presiden
- d. Presiden, DPR dan wapres
- e. Presiden dan wakil presiden
-
Kedaulatan yang mencakup maslah rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat merupaka arti kedualatan....
- a. Keluar
- b. Kedalam
- c. Ektern
- d. Eksternal
- e. Hubungan dengan negara
-
Negara Indonesia menganut teori kedaulatan....
- a. hukum dan rakyat
- b. Hukum dan negara
- c. Rakyat dan raja
- d. Rakyat dan negara
- e. Rakyat dan negara
-
Jika dalam suatu negara pembagian wilayahnya terbagi atas beberapa negara bagian, maka negara tersebut menganut bentuk negara…
- a. Republik
- b. Kesatuan
- c. Serikat
- d. Protektorat
- e. Dominion
-
Anggota MPR terdiri dari....
- a. DPR dan DPRD
- b. DPR dan DPD
- c. DPRD dan DPD
- d. DPRD dan Presiden
- e. DPD dan Presiden
-
Hak DPR untuk membahas rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden disebut.....
- a. Hak Budget
- b. Hak Amandemen
- c. Hak Interpelasi
- d. Hak Inisiatif
- e. Hak Angket
-
Jika di dalam negara terdapat lebih dari satu UUD maka negara tersebut menganut bentuk negara…
- a. Republik
- b. Kesatuan
- c. Protektorat
- d. Serikat
- e. Dominion
-
Bahasa Inggris Hak Asasi Pribadi adalah…
- a. Property rights
- b. Political rights
- c. Social & culture rights
- d. Personal rights
- e. Legal equality rights
-
Bahasa Inggris hak asasi perlakuan yang sama di muka hukum adalah…
- a. Property rights
- b. Political rights
- c. Social & culture rights
- d. Personal right
- e. Legal equality rights
-
Hak untuk menjadi calon legislative dalam Pemilu merupakan pelaksanaan HAM di bidang………
- a. Property rights
- b. Political rights
- c. Social & culture rights
- d. Personal right
- e. Legal equality rights
-
Bahasa Inggris Hak Asasi Ekonomi adalah…
- a. Property rights
- b. Political rights
- c. Social & culture rights
- d. Personal right
- e. Legal equality rights
-
Piagam Magna Charta merupakan piagan HAM pertama kali yang dimiliki negara Inggris yang ditetapkan pada tahun…
- a. 1879
- b. 1789
- c. 1215
- d. 1897
- e. 1512
-
Siapa tokoh pejuang Ham pertama di Indonesia yang memperjuangkan HAM perempuan adalah……
- a. Mostopo
- b. R.A Kartini
- c. Cut Mutia
- d. Munir
- e. Soepomo
-
The Universal Declaration of Human Rights di tetapkan pada tahun…
- a. 1879
- b. 1789
- c. 1215
- d. 1948
- e. 1512
-
Konstitusi negara Indonesia mengikat hal-hal berikut ini kecuali…
- a. Penyelenggara negara
- b. Lembaga regional
- c. WNI dimanapun berada
- d. Lembaga negara
- e. WNA yang ada di negaranya
-
Kekuasaan Legislatif adalah lembaga yang berwenang untuk…
- a. Menjalankan UU
- b. Menetapkan UU
- c. Membuat UU
- d. Mengawasi jalannya UU
- e. Meminta pertanggungjawaban UU
-
Rumusan Pancasila juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 …
- a. Alinea 1
- b. Alinea 2
- c. Alinea 3
- d. Alinea 4
- e. Alinea 1 & 2
-
Pancasila lahir sejak tanggal...
- a. 1 Mei 1945
- b. 1 Juni 1945
- c. 1 Juli 1945
- d. 1 Agustus 1945
- e. 1 September 1945
-
Arti “Bhinneka Tunggal Ika” artinya…
- a. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh
- b. Persatuan dan Kesatuan
- c. Berbeda-beda tetapi tetap Satu
- d. Boleh beda tapi tetap Tunggal
- e. Keanekaragaman
-
Negara Indonesia selain menganut kedaulatan rakyat, juga menganut kedaulatan hukum yang diatur dalam Pasal...
- a. Pasal 1 ayat 1
- b. Pasal 1 ayat 2
- c. Pasal 1 ayat 3
- d. Pasal 2 ayat 1
- e. Pasal 2 ayat 2
-
BPUPKI melaksanakan sidang yang menghasilkan dasar negara pada tanggal…
- a. 27 Mei -1 Juni 1945
- b. 28 Mei -1 Juni 1945
- c. 29 Mei -1 Juni 1945
- d. 30 Mei -1 Juni 1945
- e. 21 Mei -1 Juni 1945
-
Secara harafiah, kata “otonomi” berarti...
- a. Bebas berbuat apa saja sesuai keinginan
- b. Sebagaian tanggung jawab pemerintah pusat didelegasikan kepada daerah
- c. Bertindak atas dasar hukum/ aturan yang dibuat oleh diri sendiri
- d. Bertindak atas dasar hukum/ aturan yang dibuat oleh orang lain.
- e. Bebas merdeka
-
Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah disebut...
- a. Sentralisasi
- b. Desentralisasi
- c. Dekonsentrasi
- d. Pembantuan
- e. Tugas pembantuan
-
Berikut ini merupakan asas-asas otonomi daerah, kecuali...
- a. Desentralisasi
- b. Sentralisasi
- c. Dekonsentrasi
- d. Tugas pembantuan
- e. Pembantuan
-
Beberapa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia adalah...
- a. UU No. 11/1945
- b. UU No. 23/1948
- c. UU No. 12/1957
- d. UU No. 22/1999
- e. UU No. 23/1998
-
Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada...
- a. Pihak swasta
- b. Daerah
- c. Gubernur
- d. Bupati
- e. Walikota
-
Gubernur, bupati, dan walikota yang menjadi kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara...
- a. Demokratis
- b. Bertahap
- c. Bebas dan rahasia
- d. Hati nurani
- e. Bedasarkan putra daerah
-
Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah ialah...
- a. Membagi wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil
- b. Untuk memperbanyak daerah kabupaten/ kota di Indonesia
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah
- d. Mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah
- e. Memerdekakan setiap wilayah daerah
-
Peraturan daerah menurut peraturan perundangan yang berlaku dibentuk oleh...
- a. Gubernur, bupati dan walikota
- b. Gubernur bersama dengan DPRD provinsi
- c. DPRD provinsi, kabupaten, dan kota
- d. DPRD kabupaten/kota
- e. DPD
-
Undang-undang yang mengatur otonomi daerah pada saat ini ialah...
- a. UU No. 22 tahun 1999
- b. UU No. 12 tahun 2003
- c. UU No. 32 tahun 2004
- d. UU No. 12 tahun 2006
- e. UU No. 12 tahun 2008
-
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, bupati/ wali kota bertanggung jawab kepada...
- a. Gubernur
- b. DPD
- c. DPRD Provinsi
- d. DPRD Kabupaten/Kota
- e. Presiden
-
Sebelum Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ditetapkan dan disahkan, pemerintah daerah melaksanakan ketentuan tentang otonomi daerah berdasarkan...
- a. Undang-undang RI Nomor 19 tahun 1999
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 1999
- c. Undang-undang RI Nomor 21 tahun 1999
- d. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999
- e. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1999
-
1. Pasal 18 UUD 1945
2. UU No. 32/2004
3. UU No. 39/1999
4. TAP MPR No. XV/MPR/1998
Dari data diatas yang menunjukkan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah nomor...- a. 1,2 dan 3
- b. 2,3 dan 4
- c. 1, 2 dan 4
- d. 1, 3 dan 4
- e. 1, 2, 3 dan 4
-
Tujuan diberlakukannya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat adalah...
- a. Menciptakan suasana tertib dalam masyarakat
- b. Sebagai alat untuk menindak pelaku kejahatan
- c. Memberi rasa takut kepada masyarakat dengan sanksi
- d. Mempermudah tugas para penegak hukum
- e. Membentuk kelompok penguasa
-
Penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah disebut asas...
- a. Sentralisasi
- b. Desentralisasi
- c. Dekonsentrasi
- d. Tugas Pembantuan
- e. Otonomi Daerah
-
Lembaga legislatif daerah disebut...
- a. DPD
- b. Walikota
- c. DPR
- d. DPRD
- e. BPD
Comments
Post a Comment